REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tak mau pemilukada Bali Terulang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Jawa Tengah menyiapkan satgas antipolitik uang.

Satgas ini akan disebar ke seluruh desa di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. “Jumlahnya satgas antipolitik ini bisa ribuan,” ungkap Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, M Prakosa, di Semarang, Kamis (23/5).

Satgas tersebut dibentuk sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya upaya politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon gubernur lainnya.

Satgas ini mengakomodasi ketua, sekretaris dan bendahara pengurus partainya di tingkat desa. Diharapkan keberadaan satgas ini akan efektif untuk melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang.

“Jika menemukan atau mendapati laporan praktik money politic, akan ditindaklanjuti satgas dan dilaporkan langsung ke polisi dan panwas setempat,” lanjutnya.

Selain membentuk satgas anti politik uang, masih jelas Prakosa, PDI Perjuangan Jawa Tengah juga akan melakukan penghitungan manual formulir C 1, di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) se-Jateng.

“Penghitungan manual sendiri sengaja dilakukan untuk kecurangan seperti kecurangan dengan modus pemilih fiktif,” lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika