REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mengingatkan 80 anggota KPU yang baru dilantik untuk bersikap profesional dan berani menolak intervensi dari pihak luar. Sebagai pelaksana pemilu, profesionalitas anggota KPU menjadi taruhan agar pemilu berlangsung jujur dan bermoral.

"Anggota KPU harus memiliki keberanian menolak intervensi dari pihak manapun, bekerja sesuai Undang-Undang dan aturan kode etik yang ada," kata Husni saat melantik 80 anggota KPU dari 16 provinsi, di Hotel Borobudur, Jumat (24/5).

Husni mengatakan, tantangan penyelenggara pemilu ke depan lebih berat dibanding pemilu sebelumnya. Meningkatnya kesadaran politik terhadap penyelenggara pemilu membuat masyarakat sangat sensitif terhadap isu-isu pemilu. Jika sedikit saja KPU keluar dari aturan Undang-Undang, akan banyak pihak yang mengoreksi.

Komisioner baru juga diingatkan Husni untuk segera bekerja dan tidak berueforia. Dalam waktu kurang dari 11 bulan lagi tahapan pemilu legislatif segera dilangsungkan. Tahapan pencalonan termasuk tahapan yang rawan gugatan. Tak hanya dari partai politik peserta pemilu tapi juga gugatan dari calon anggota dewan.

KPU, ujar dia, bertekad agar pemilu 2014 menjadi pemilu yang paling demokratis terutama pascareformasi. Kinerja penyelenggara pemilu akan menjadi tolak ukur utama terciptanya pemilu yang demokratis.

Sebanyak 80 komisioner KPU yang dilantik berasal dari 16 Provinsi meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu.

Kemudian Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, dan  Provinsi Sulawesi Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika