REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak penerapan kurikulum baru yang akan dimulai Juli mendatang. Terdapat sejumlah alasan yang membuat PKS menolak penerapan kurikulum baru tersebut.
Anggota komisi X DPR dari fraksi PKS, Ahmad Zainuddin menjelaskan, anggaran pengembangan kurikulum yang diajukan oleh Kemendikbud sudah beberapa kali mengalami perubahan.
Pengembangan kurikulum seharusnya juga memenuhi empat standar yang tercakup dalam delapan standar nasional pendidikan. Yaitu meliputi standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi kelulusan.
Persiapan guru untuk menerapkan kurikulum baru berpotensi besar menggagalkan tujuan pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri. "Persiapan buku juga harus menunggu hingga selesainya standar isi kurikulum," kata Zainuddin
Menurut Zainuddin, pelaksanaan kurikulum di negeri ini sering kontraproduktif. Untuk mengantisipasi ketidakjelasan dalam pelaksanaan kurikulum, para guru dan pihak yang dilibatkan dalam implementasi kurikulum harus diberi waktu yang memadai. Termasuk fasilitas yang cukup untuk berinteraksi sesama mereka dan dengan para pembuat kebijakan.
Keyakinan guru, terang Zainuddin, merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan kurikulum di kelas. Juga reformasi kurikulum secara keseluruhan. "Pengalaman ini penting dipikirkan untuk pendidikan kita," terangnya.
Pengembangan kurikulum, ujar Zainuddin, memang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan zaman. Namun jika dilakukan tanpa persiapan yang matang dan tergesa-gesa malah akan berdampak buruk.
Pemerintah pun dianggap selalu menyatakan kesiapannya. Namun ketika diminta perubahan anggaran beserta rincian, selalu terjadi perubahan nominal. Selain itu dokumen kurikulum 2013 tidak lengkap dan hampir selalu terlambat diterima oleh Panja Kurikulum. "Ini menunjukkan pemerintah belum siap," katanya.
Kemdikbud diminta lebih memaksimalkan penyelesaian seluruh persiapan terkait implementasi kurikulum baru ke depan. Pelaksanaan kurikulum baru Sebaiknya ditunda hingga Juli tahun 2014. "Ini harus dilakukan agar persiapan kurikulum dapat di lakukan dengan optimal,”ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika