REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Sri Sultan Hamengkubowono X meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menimbang opsi untuk keluar dari koalisi pemerintahan SBY.
"Sebaiknya ditimbang dulu untung-ruginya, bukan hanya untuk PKS, tapi juga untuk masyarakat banyak," kata Sri Sultan dalam keterangan tertulisnya yang dikirim tim media PKS di Jakarta, Senin.
Pernyataan Sri Sultan itu disampaikan saat rombongan DPP PKS yang dipimpin Presiden Anis Matta berkunjung ke kediaman Sri Sultan Hamengkubowono X di Kraton Kilen Kompleks Kraton Yogyakarta pada hari Minggu (2/6).
Anis Matta mengatakan agenda ini merupakan rangkaian silaturrahim yang sebelumnya telah mengunjungi beberapa media dan tokoh masyarakat.
Dalam rombongan turut serta Wasekjen PKS Fahri Hamzah, Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfudz Siddiq, Ketua DPW PKS DIY Sukamta, dan beberapa pejabat teras DPP PKS lainnya seperti Jazuli Juwaini, Aboe Bakar Al-Habsyi, dan Ahmad Sumiyanto.
Dalam kunjungan itu juga membahas beberapa permasalahan bangsa, terutama tentang UU Keistimewaan DIY. Sultan HB X yang dalam kesempatan itu mengatakan DIY memang seharusnya mendapat hak keistimewaannya.
Hal ini menurut Sri Sultan didasari oleh sejarah, kebudayaan, sekaligus implementasi otonomi daerah di DIY. "Unsur kekhasan harus ditonjolkan, bukan malah aspek politik yang dikedepankan", ujar Sultan.
Anis Matta menilai sudah selayaknya DIY mendapatkan hak-hak keistimewaanya di Indonesia. Hal itu menurut Anis karena akar sejarah DIY memang istimewa, dan pastinya Indonesia mendukung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika