REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta perbedaan sikap terkait kenaikan harga BBM bersubsidi dapat ditanggapi dengan etis. Khususnya untuk partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, sekretariat gabungan (setgab).

"Ini negara demokrasi, karenanya berbeda pendapat adalah hal lumrah. Kita hendaknya saling menghormati," kata anggota Majelis Syura PKS, Hidayat Nurwahid, saat dihubungi Republika, Jumat (7/6).  

Ia menyayangkan adanya anggota koalisi di setgab yang menuding PKS tengah melakukan manuver politik. Penolakan tersebut ditegaskannya bukan sebagai pencitraan. Karena sikap yang sama sudah disampaikan partainya beberapa kali sebelumnya.

Hidayat justru mempertanyakan itikad pemerintah yang tetap bersikeras menaikkan harga BMM. Termasuk pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). 

Kebijakan semacam ini mengingatkannya kepada program bantuan langsung tunai (BLT) yang dulu juga muncul menjelang pemilu. "Karena itu, wajar bila ada masyarakat yang memplesetkan kepanjangan BLSM itu sebagai beli langsung suara masyarakat," sindirnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika