REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho mengatakan, tidak masalah bila memang kadernya yang menjabat sebagai menteri pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono dicopot.

"Itu hak prerogatif presiden, silakan saja. Karena PKS sudah sejak lama mewakafkan para menterinya untuk mengabdi negara," kata Taufik saat dihubungi wartawan, Rabu (12/6).

Hingga saat ini, menurut Taufik, DPP PKS masih menunggu surat resmi dari presiden SBY. Lantaran pernyataan lisan tidak cukup untuk mengeluarkan menteri yang sudah diangkat dan disumpah oleh SBY.

Sebagai pimppinan koalisi, dan atasan dari menteri-menteri tersebut, SBY yang paling berwenang untuk mempertahankan atau mengeluarkan menteri-menterinya.

Jika surat pemberhentian menteri-menteri dari PKS sudah diterima, PKS akan segera menindaklanjutinya. PKS menurutnya akan tetap berjuang untuk masyarakat. Berada di dalam atau pun di luar kabinet.

Lagi pula, lanjutnya, berada di dalam atau di luar kabinet saat ini bagi PKS sama saja. Karena PKS secara jelas telah menolak kenaikan BBM dan kompensasi yang ditawarkan pemerintah. PKS juga tidak mengkhawatirkan pencopotan kadernya dari kabinet akan memperburuk elektabilitas mereka.

Sebagai partai kader, menurut Taufik PKS akan tetap solid. Hingga saat ini kekuatan internal PKS masih tetap mendukung penuh kebijakan DPP. "Bagi kami sih yang penting solid internal. Yah mudah-mudahan aja sebagai orang didzolimi, semua dosa-dosa kami diampuni," ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika