REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG--Pemerintah pusat dalam tahun anggaran 2013 ini, mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar lebih untuk menangani angka buta aksara di provinsi kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang masih cukup tinggi.
Alokasi anggaran ini hanya untuk menangani 575 kelompok binaan atau 5.750 orang yang tersebar di 22 kabupaten/kota di wilayah itu, kata Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kornelis Wadu di Kupang, Kamis (13/6).
"Tahun ini kita usulkan anggaran untuk penanganan 3.000 kelompok atau 30 ribu orang, tetapi yang disetujui hanya untuk 575 kelompok atau 5.750 orang," katanya terkait dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan buta aksara di NTT.
Jumlah masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang dikategorikan buta aksara sampai tahun 2013 ini masih cukup tinggi yakni mencapai lebih dari 192 ribu orang.
"Jumlahnya memang masih tinggi karena usia buta aksara yang semula 15-44 tahun diubah menjadi 15 tahun hingga selama hidup," ungkapnya.
Penghitungan usia buta aksara selama hidup ini didasarkan pertimbangan bahwa negara menjamin semua warga negara memperoleh pendidikan tanpa batasan usia.
"Artinya kalau ada orang yang sudah berusia 60 tahun tetapi masih ingin belajar, minimal membaca, menulis dan berhitung, maka negara wajib melayani. Jadi tidak ada batasan usia untuk orang belajar," tutur Wadu.
Dia mengatakan, Bidang Pendidikan Luar Sekolah telah menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti gereja, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menuntaskan buta aksara di NTT.
Dia mengatakan, belum bisa menargetkan kapan angka buta aksara di NTT bisa ditangani karena sangat tergantung alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
"Kalau tiap tahun anggaran pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk menangani angka buta aksara antara 5-10 ribu, maka NTT membutuhkan waktu belasan tahun untuk menyelesaikan masalah buta aksara di daerah itu," ucapnya.
Karena itu, jika pemerintah menghendaki agar angka buta aksara ini segera diselesaikan, maka paling tidak, setiap tahun harus ada alokasi anggaran untuk minimal 3.000-6.000 kelompok binaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika