REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengatakan pernah ada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan majelis syuro PKS sekitar sebulan lalu. Kala itu, PKS menyetujui dan mendukung kebijakan pemerintah terkait BBM. Karena itu, pemerintah heran karena sikap PKS saat ini justru berseberangan.

"Saya sendiri mendampingi presiden ketika majelis syuronya yang didampingi seorang menteri dari partai tersebut ketika menyampaikan dukungannya kepada kebijakan presiden," katanya, Kamis (13/6).

Ia mengatakan, dalam pertemuan itu dihadiri ketua majelis syuro PKS, Hilmi Aminuddin sedangkan Anis Matta tak ada. Menurut Sudi, selama ini PKS selalu menyerahkan sikap partai lewat majelis syuro. Ketika majelis syuro bertemu pemerintah dan mengemukakan sikapnya, justru terjadi perubahan.

"Selama ini mereka menyerahkan ke majelis syuro. Ketika kita berkomunikasi dengan DPP,  ya majelis syuro yang menentukan. Ketika majelis syuro seperti itu (mendukung kebijakan BBM), kenyataannya seperti ini (menolak)," katanya. Spanduk-spanduk penolakan kenaikan BBM pun sempat mengusik keharmonisan keduanya. Tetapi, dikatakan hal tersebut belum menjadi putusan resmi partai.

Ia pun membantah adanya kabar yang menyebut istana mendepak PKS dari koalisi. Pembicaraan itu pun tak pernah mencuat. Sudi mengatakan PKS-lah yang menunggu surat resmi dari presiden terkait statusnya di koalisi. "Tapi saya kira presiden menyerahkan sikap itu kepada parpol yang ada di koalisi. Tentu sikap itu nanti ditentukan yang ada di Setgab, ketua umum parpol di koalisi."

Ikuti Whatsapp Channel Republika