REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) yang diselenggarakan di Silang Barat Monas menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, penyelenggaraan  acara yang direncanakan sebagai alternatif PRJ Kemayoran tersebut tak disiapkan dengan matang.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan,  PRJ Monas dikemas secara dadakan. Dia menjelaskan, suatu acara yang diadakan menggunakan APBD memang sudah sewajarnya digratiskan.

Tetapi berbeda jika acara Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) diselenggarakan oleh rekanan. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut Pemprov harus menjelaskan terkait komponen kegiatan."Harus jelas, stan yang ada bayar atau tidak, ada aturannya tidak,"ujarnya Senin (17/6).

Menurutnya, memang tidak mudah untuk mengadakan acara dengan model PRJ Kemayoran. Dia mengungkapkan, pemprov perlu mempersiapkan secara detil pengelola, peserta stan, pengamanan, arus lalu lintas, parkir, hiburan pendukung dan promosi.

Dia mengingatkan untuk mengadakan kegiatan perlu memperhatikan pengusaha yang mengisi stan."Kalau belum jelas berapa yang datang, mana berani UMKM berinvestasi disana," ujarnya

Pantauan Republika, banyak sekali masalah yang terjadi di PPKD kemarin. Banyak pengunjung yang kesulitan untuk mencari parkir.Akhirnya warga memilih memarkir kendaraan di badan jalan dari Jl Merdeka Selatan hingga Merdeka Timur. Kemacetan pun tidak terhindarkan.

Selain badan jalan, Kantor Gubernur dan Perpustakaan Nasional yang terletak di sebrang jalan pun ikut disesaki kendaraan roda dua dan roda empat. Hal itu berlangsung hingga kegiatan ditutup. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika