REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah berupaya memberikan insentif fiskal yang proporsional untuk pengembangan green investment. Dari sisi pendapatan, sektor kehutanan tidak lagi dikejar untuk meraih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setinggi-tingginya.

"Hutan tidak lagi diarahkan menjadi sumber pendapatan," ujarnya saat diskusi panel "Pengembangan Pendanaan dan Investasi untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis Kehutanan Indonesia yang Berkelanjutan," di Ritz Carlton, Rabu (19/6).

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk melakukan pembenahan dari dalam. Hal ini selaras dengan konsep pembangunan hijau yang diharapkan terwujud. Dengan konsep ini, sektor kehutanan dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Dukungan lain ditampilkan dengan penyusunan tarif PNBP baru oleh Kemenkeu bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Kedua pihak sepakat untuk melakukan optimalisasi tarif dengan mampertimbangankan aktivitas pebisnis. Para pengusaha yang ikut andil dalam melestarikan lingkungan, nantinya dikenakan tarif yang lebih rendah dari lainnya.

Strategi ini dibuat mengingat laju deforestasi yang semakin cepat. "Kalau mereka punya teknologi yang menjaga kestabilan hutan, tarif yang dikenakan bisa lebih rendah," ujarnya.

Meski tidak menjadi sumber pendapatan negara, namun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugiono berharap pendanaan dan investasi di sektor hulu kehutanan menjadi prioritas pemerintah. Selama ini pertumbuhan bisnis kehutanan terhambat akibat minimimnya kucuran dana untuk investasi.

Alasan yang sering dikemukakan yaitu periode waktu yang panjang dengan resiko yang tinggi seperti terjadinya kebakaran, perambahan dan bencana alam. "Investasi sektor kehutanan harus diposisikan green investment, jadi perlu dukungan lembaga keuangan perbankann baik dalam maupun luar negeri," katanya.

Saat ini kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun. Semula kontribusi mencapai 1,8 persen pada tahun 1997. Namun kemudian turun drastis menjadi 0,70 di tahun 2011.

Ikuti Whatsapp Channel Republika