REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Human Right Watch melaporkan Cina telah memindahkan pemukiman sekitar dua juta warga Tibet selama tujuh tahun terakhir. Banyak dari mereka, termasuk ratusan ribu perantau, dipaksa tinggal di pemukiman yang disebut desa sosialis.
Tujuan dari relokasi tersebut adalah melakukan kontrol politik yang lebih ketat terhadap etnis Tibet. Cina membantah penggusuran paksa tersebut.
Gambar yang diterbitkan Google Earth dari Human Rights Watch memperlihatkan kerusakan dari perumahan dan konstruksi desa dengan jejeran bangunan baru yang seragam. "Pemerintah mulai mengirim tim baru dari pejabat Partai Komunis di setiap desa di wilayah Tibet," ungkap peneliti Asia di Human Right Watch, Nicholas Bequelin dikutip BBC.
Menurutya, para pegawai tersebut diperintahkan untuk hidup di desa layaknya penduduk. Mereka bertugas memantau pendapat politik penduduk serta mengidentifikasi kesetiaannya kepada partai.
Pemerintah Cina mengalokasikan miliaran dolar ke Tibet untuk meningkatkan perekonomian. Namun, ketegangan tetap ada. Dalam empat tahun terakhir, setidaknya 117 warga Tibet membakar diri untuk memprotes aturan pemerintah Cina. Protes itu mengakibatkan 90 kematian.