Jumat 28 Jun 2013 17:05 WIB

Banyak KPS di Banyumas Tak Tepat Sasaran

Rep: Eko Widianto/ Red: Yudha Manggala P Putra
Seorang warga, Suyatno, 58 tahun, memperlihatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan uang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp300 ribu untuk jangka dua bulan yang telah diambil di Kantor Pos Semarang, Jateng, Sabtu (22/6)
Foto: ANTARA FOTO
Seorang warga, Suyatno, 58 tahun, memperlihatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan uang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp300 ribu untuk jangka dua bulan yang telah diambil di Kantor Pos Semarang, Jateng, Sabtu (22/6)

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang mulai didistribusikan di wilayah Kabupaten Banyumas sejak Kamis (28/6), diperkirakan banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan hanya di satu desa yaitu Desa Rempoah Kecamatan Baturraden, terjadi beberapa kasus terakit masalah KPS.

''Satu kasus, nama yang tertera di KPS ternyata merupakan warga sudah meninggal dunia. Sedangkan dua kasus lainnya, adalah adanya seorang warga yang menerima dua kartu KPS, seroang penerima KPS yang ternyata seorang pensiunan PNS,'' kata Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Rempoah, Edi Rahmanto, Jumat (28/6).

Penerima KPS ganda tersebut, diketahui bernama Salem, warga RT 05 RW 02. Dia menerima dua kartu KPS dengan nama dan alamat yang sama. Bahkan di tengah kasus pendistriusian kartu KPS yang salah sasaran tersebut, di desa yang sama ternyata ada seroang janda miskin yang hidup sebatang kara justu tidak mendapat KPS. Janda tersebut bernama Warkem (65).

''Janda ini hidup sebatang kara di rumah gubuk, dan memenuhi kebutuhan hidup dari bantuan tetangga. Namun janda itu malah tidak dapat KPS,'' jelasnya.

Bahkan Kepala Desa Rempoah, Tohrib Dirjo Sumarto, mengaku sampai kini masih banyak warga yang protes terkait masalah pendistribusian KPS yang mulai awal Juli mendatang, menjadi syarat perolehan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

''Masih banyak yang protes ke kami. Mereka mempersoalkan adanya warga mampu yang mendapat kartu KPS, sementara yang miskin justru tidak mendapat KPS,'' jelasnya.

Terkait berbagai persoalan tersebut, Tohrib mengaku, saat ini pihak pemerintah desa tengah melakukan musyawarah dengan pimpinan kecamatan. 'Kami masih berkoordinasi dengan kecamatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami sendiri belum tahu, bagaimana upaya mengatasi persoalan ini,'' jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement