REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Muhammad Mursi menolak ultimatum tentara yang memberi waktu semua pihak untuk menyelesaikan krisis politik dalam 48 jam. Dia mengaku akan melanjutkan rencananya untuk rekonsiliasi nasional.
BBC melaporkan, tentara memperingatkan akan mengintervensi jika pemerintah dan oposisi gagal memenuhi keinginan rakyat. Namun, mereka menolak ultimatum tersebut disebut kudeta.
Sementara itu, suratkabar Mena melaporkan Menteri Luar Negeri Mesir, Mohamed Kamel Amr mengajukan pengunduran diri. Jika diterima, dia akan menyusul lima menteri lain yang mundur setelah krisis politik.
Pada Ahad (30/6), jutaan orang turun ke jalan untuk menuntut Mursi mundur. Protes berlanjut hingga Senin di mana delapan orang dilaporkan tewas.
Oposisi menuduh Mursi menempatkan kepentingan Ikhwanul Muslimin di atas kepentingan negara. Mursi baru diangkat menjadi presiden Mesir pada 30 Juni 2012 setelah menang dari pemilihan presiden yang digelar usai revolusi penjatuhan tahta Hosni Mubarak 2011.