REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengakui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi yang diberikan pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak menyelesaikan masalah kemiskinan.
"BLSM tidak menyelesaikan masalah kemiskinan, tetapi paling tidak membantu masyarakat," kata Mensos usai membuka rapat koordinasi nasional BLSM di Jakarta, Kamis (11/7) malam.
Dia menjelaskan, masyarakat miskin dan rentan yang berhak mendapatkan BLSM sebanyak 15,5 juta jiwa tidak hanya menerima BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan yang diterima selama empat bulan.
Tetapi masih ada bantuan lain seperti Program Keluarga Harapam (PKH) dimana setiap keluarga paling sedikit mendapat Rp 700 ribu, ada Bantuan Siswa Miskin yang hampir mencapai Rp 2 juta jika memiliki anak usia SD, SMP dan SMA.
Selain itu juga ada penambahan beras untuk warga miskin (raskin) menjadi 30 kg untuk tiga bulan. "Jadi jangan melihat BLSM saja, belum lagi dengan anggaran untuk infrastruktur lebih dari Rp 7 triliun yang berdampak 33 juta orang bisa bekerja," tambah Mensos.
Mensos mengakui dalam penyaluran BLSM memang masih terdapat kekurangan, namun menurut Salim dari segi data, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai bukti pemegang kartu berhak mendapat BLSM sudah jauh lebih bagus.
"Ketidaktepatan sasaran pasti terjadi, tapi tidak membuat kita pesimis program ini gagal. Tinggal bagaimana kadis sosial di daerah memanfaatkan KPS jadi rujukan penyelesaian permasalahan karena dengan satu kartu mengcover raskin, BSM, PKH," katanya.
Diharapkan ke depan, warga yang mendapatkan bantuan tidak lagi harus mengantre tapi bantuan langsung diterima melalui rekening masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika