Kamis 25 Jul 2013 11:19 WIB

PM Papua Nugini Kecewa pada Oposisi Australia

Red:
PM Papua Nugini Peter O Neil
PM Papua Nugini Peter O Neil

PORT MORESBY -- Perdana Menteri Papua Nugini memperingatkan kelompok oposisi di Parlemen Australia untuk menghentikan salah pengertian atas bantuan luar negeri yang diberikan kepada negaranya.

Perdana Menteri Peter O’neil kepada ABC menyatakan kecewa karena pernyataannya dipelintir oleh pimpinan oposisi Parlemen Australia, Tony Abbott.

Abbott  memperkirakan bantuan Australia akan sia-sia di bawah peraturan baru yang memberikan PNG lebih besar dalam prioritas pengeluaran.  O’neil mengingatkan agar politisi Australia jangan menyeret negaranya ke dalam politik praktis Australia.  Menurut O’neil uang bantuan akan digunakan dengan bertanggung jawab dan transparan.

Pemerintah PNG akan diprioritaskan untuk masalah penanganganan kesepakatan soal pencari suaka. “Saya menyampaikan kekecewaan yang telah mebawa isu ini ke dalam perdebatan oleh politisi Australia,” tegasnya.

O’neil melanjutkan proyek proyek yang melibatkan bantuan Australia juga termasuk didanai oleh Pemerintah PNG. “Jadi saya tidak melihat alasan kami diseret dalam perdebatan yang saat ini hangat untuk mewakili pendapat pribadi dan kepentingan politik di Australia,” ujarnya.

Komisi Tinggi Papua Nugini untuk Australia, Charles Lepani juga menyampaikan pernyataan yang mirip terkait peringatan terhadap pernyataan politisi Australia.

Dia menyebut politisi Australia seharusnya tidak “meragukan martabat pemimpin kami” yang telah membantu Australia dari isu pencari suaka yang kompleks.

Sementara, Juru Bicara Oposisi Joe Hockey menyatakan oposisi Australia bukan tidak menghargai PNG soal pernyataan bantuan luar negeri.

Hockey mengatakan menghormati hubungan antara Australia dengan Papua Nugini. "Tapi biar saya membuatnya jelas, bahwa  di bawah Koalisi tidak akan ada cek kosong dari pembayar pajak Australia untuk negara lain,” tegasnya.

Pekan lalu Pemerintah Australia dan Papua Nugini sepakat untuk memaksimalkan fasilitas di pulau Manus.

Rencana penambahan fasilitas itu untuk mendukung kebijakan baru di bawah Pemerintahan Kevin Rudd untuk memproses status pencari suaka di luar Australia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement