REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dapat menjadi lokomotif perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jabar dinilai memiliki minimal enam peran strategis untuk menjadi lokomotif keuangan syariah.
Pakar Ekonomi Syariah, Syafii Antonio mengatakan peran tersebut yakni Jabar memiliki wilayah luas dan strategis, jumlah penduduk banyak mencapai 43 juta (20 persen jumlah penduduk Indonesia), potensi potensi pertanian, perikanan dan parisiwsata yang mendukung, banyak memiliki Sumber Daya Alam (SDA), bertetangga dengan ibu kota negara dan memiliki Gubernur seorang ustadz, yaitu Ahmad Heryawan (Aher).
"Kalau Gubernurnya seorang ustadz, Insya Allah akan komit pada perkembangan ekonomi syariah," kata Syafii, Kamis (1/8).
Ditambah lagi Aher memiliki kemampuan berbahasa Arab sehingga dapat menjadi modal mengundang investor Timur Tengah ke Jabar.
Respon masyarakat Jabar terhadap keuangan syariah sangat baik. Terbukti, market share keuangan syariah di Jabar mencapai 7 persen, melebihi market share keuangan syariah nasional sebesar 4,9 persen.
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jabar, Zaenal Arifin, mengatakan sektor pembiayaan di Jabar dari triwulan IV 2012 ke triwulan I 2013 tumbuh 43,35 persen. "Animo masyarakat terhadap pembiayaan sungguh luar biasa," ucapnya.
Financing to Deposit Ratio (FDR) di Jabar 95 persen dan Non Performing Finance (NPF) sebesar 2,71 persen. Kinerja tersebut baru diukur dari sektor keuangan saja, belum termasuk sektor riil seperti perkebunan, pariwisata, perdagangan dan perikanan.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Bank BJB ini berujar MES Jabar akan melanjutkan dan mengadopsi program MES Pusat, salah satunya sosialisasi.
Menurut dia, Sumber Daya Insani (SDI) keuangan syariah memiliki potensi luar biasa, tetapi jumlahnya masih terbatas sehingga perlu edukasi berupa traning dan workshop. "Kami ingin membantu MES Pusat mengembangkan ekonomi syariah," kata Zaenal.
Sekretaris Jenderal MES, Syakir Sula mengimbau MES perlu juga bersinergi dengan lembaga lain seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) untuk bisa mendorong percepatan pertumbuhan industri syariah tanah air.
Untuk melakukan itu, industri keuangan syariah membutuhkan SDI berkompeten, memiliki kesiapan di lapangan dan sabar mengarungi proses.