REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta serius menggapai target swasembada pangan. Selama ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melihat berbagai kebijakan yang ditelurkan pemerintah justru menghambat realisasi swasembada.

"Swasembada gula misalnya, justru tersandera oleh kebijakan pemerintah sendiri," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Romahurmuzy, Selasa (17/9).

Presiden diminta mengambil alih untuk mencari solusi atas persoalan ini. Upaya mewujudkan swasembada sebatas angan jika keran impor rawa sugar terus dibuka lebar. Bertambahnya kuota impor raw sugar untuk pabrik gula rafinasi menyebabkan gula untuk industri merembes ke pasar konsumsi.

DPR menemukan bahwa ada penyimpangan dalam penyaluran gula industri. Salah satunya, harga lelang gula petani semakin rendah. Padahal harga gula konsumsi tidak turun. "Saat ini para petani tebu terancam, bahkan sebagian telah merugi," ujarnya.

Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian harus menghentikan izin pendirian pabrik gula rafinasi yang baru. Termasuk penambahan kapasitasnya. Apabila proyek ini terwujud, khawatir gula rafinasi semakin membanjiri pasar konsumsi.

Lalu Kementerian Perdagangan juga harus menghentikan penerbitan tambahan izin kuota impor raw sugar untuk pabrik gula rafinasi. Romy melihat ada kejanggalan dimana keleluasaan impor raw sugar bagi kepentingan industri rafinasi hanya diberikan kepada 9 orang saja. Tahun ini impor raw sugar sebesar 3 juta ton.

"Ini menghancurkan ratusan ribu petani tebu yang hanya mampu memproduksi tidak lebih dari  Rp 2 juta ton per tahun," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika