REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melakukan survei di 193 pemerintah daerah (pemda) di sembilan provinsi di Indonesia.
Dari hasil survei, diketahui sebanyak 122 pemda dari 193 pemda atau sekitar 63 persen masih miskin informasi anggaran kepada publik.
"Ada sebanyak 122 kabupaten/ kota yang sama sekali tidak mempublikasikan anggarannya, di antaranya ada Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Semarang," kata Koordinator Bidang Advokasi Fitra, M Maulana, dalam jumpa pers di Jakarta, Ahad (29/9).
Berdasarkan data yang dirilis Fitra, sebanyak 122 pemda yang miskin informasi anggaran memiliki poin kurang dari 25 persen dalam survei tersebut.
Pemda yang paling parah miskinnya dalam informasi anggaran sebanyak 52 pemda dengan nilai di bawah delapan dari nilai maksimal poin 100. Sedangkan Kabupaten Semarang sendiri memiliki poin 8,72.
Untuk pemda yang paling terbuka, tercatat ada Kota Blitar (Jawa Timur) dari kategori Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) dari kategori Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang memiliki nilai tertinggi. Kota Blitar memiliki poin sebesar 54,39 dan Kabupaten Kebumen memiliki nilai 48,25 persen.
Berdasarkan rata-rata pemda dari asal provinsinya, Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki nilai rata-rata tertinggi dalam hal keterbukaan informasi terkait anggarannya dengan nilai rata-rata 25,56.
Dari 10 Pemkot dan Pemkab yang paling terbuka dalam survei Fitra, terdapat Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Madiun serta Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pamekasan.
Untuk daerah lainnya berturut-turut ada Jawa Tengah dengan nilai rata-rata sebesar 22,81, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 18,06 dan yang paling rendah yaitu Kalimantan Timur dengan nilai rata-rata 9,88. Survei ini memang dilakukan Fitra pada sembilan provinsi yang dipilih secara acak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika