REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjuk Kepala Bareskrim Polri, Komjen Sutarman sebagai calon Kepala Polri untuk menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Indonesia Police Watch (IPW) menilai masa depan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan semakin memanas jika Sutarman terpilih menjadi Kapolri.
"Hubungan buruk dengan KPK akibat Sutarman mencoba 'pasang badan' dalam kasus korupsi Simulator SIM akan menjadi kendala serius bagi masa depan kedua lembaga," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam rilis yang diterima ROL, Ahad (29/9).
Neta menambahkan dengan adanya penunjukan dari Presiden SBY terhadap Sutarman untuk menjadi calon Kapolri, sesungguhnya proses pencalonan sudah selesai. Uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilakukan DPR, lanjutnya, hanya forum basa basi yang tak penting. menurutnya ada enam poin untuk mempertimbangkan Sutarman untuk menjadi Kapolri. Salah satunya aksi 'pasang badan' yang dilakukan Sutarman dalam menghadapi proses penyidikan kasus Simulator SIM yang dilakukan KPK. Keterpilihan Sutarman sebagai Kapolri tentu akan semakin memanaskan hubungan antara dua lembaga ini.
Selain itu ada beberapa kegagalan Sutarman selaku Kabareskrim Polri yaitu mandegnya kasus dugaan korupsi alat kesehatan, kasus dugaan korupsi plat nomor kendaraan bermotor yang diduga melibatkan sejumlah petinggi Polri dan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan tokoh Partai Demokrat, Andi Nurpati. "Padahal masalah serius Polri saat ini adalah soal KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sebab itu IPW sangat menyayangkan jika DPR menyetujui Sutarman sebagi Kapolri," jelasnya.
Mengenai indikasi rekening gendut terhadap tiga calon Kapolri yang sempat dilontarkan salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, Neta menilai hal itu hanya manuver politik Kompolnas untuk menjatuhkan lawan-lawan politik jagoan masing-masing Kompolnas. "Kenapa Kompolnas tidak menyebutkan namanya dan Kompolnas tidak mendorong Polri atau KPK untuk segera mengusutnya. Jadi hal itu hanya manuver politik Kompolnas untuk menjatuhkan lawan-lawan jagoannya (untuk menjadi Kapolri selanjutnya)," tudingnya.
Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengaku belum mengetahui informasi mengenai penunjukan Sutarman sebagai calon Kapolri. Ia juga berkelit KPK tidak dalam posisi mendukung salah seorang calon untuk menjadi Kapolri. "KPK tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung seseorang atau orang lain yang menduduki posisi sebagai Kapolri karena itu kewenangan presiden," ucap Samad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika