REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota Padang menormalisasi sungai di Maransi, Kecamatan Nanggalo, untuk mencegah banjir ke permukiman pada setiap musim hujan.
"Normalisasi sungai itu mendesak dilakukan guna mengantisipasi banjir di masa mendatang," kata Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, di Padang, Senin.
Menurut dia, pemerintah saat ini telah melakukan pembebasan lahan du daerah Marangsi tersebut untuk menormalisasi aliran sungai. "Sekarang ini sedangkan dilakukan pengerjaan normalisasi aliran sungai di daerah itu," kata dia.
Dengan normalisasi tersebut, tambah Fauzi Bahar, akan terselamatkan masyarakat di daerah Nanggalo, Pauh, serta Koto Tangah dari ancaman musibah banjir. Dia mengatakan, selain melakukan normalisasi aliran sungai, juga dilakukan perbaikan dranase yang di Kota Padang.
"Banyak drainase yang rusak, bahkan mungkin ada yang beralih fungsi," kata dia.
Dia menambahkan, masyarakat agar meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. "Masyarakat turut serta menjaga dan membersihkan saluran drainase di lingkungan tempat tinggal masing-masing,"ungkap dia.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang, Harmen Peri menyatakan untuk normalisasi daerah aliaran sungai (DAS) setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp 1 triliun, agar tidak terjadi luapan air yang dapat mengancam pemukiman warga.
"Untuk normalisasi semua DAS Kota Padang membutuhkan dana yang besar bahkan mencapai Rp1 triliun, namun hal itu untuk jangka panjang, sedangkan jangka pendek ini, PU fokus di DAS Batang Kuranji,"kata dia.
Dia menambahkan, DAS yang saat ini perlu untuk dinormalisasikan terutam di kawasan Kelurahan Tanjung Saba Pitameh XX, Kecamatan Lubug Begalung sebab aliran sungainya yang sangat deras dan sempit sehingga harys diperlebar secepatnya.
"DAS yang ada di sekitar itu lebarnya hanya sekitar lima meter dan perlu pelebaan setidaknya 2,5 meter lagi agar air sungai mengalir baik dan tidak menimbulkan banjir jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika