REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa menilai politik dinasti bisa merusak tatanan demokrasi yang berkembang di Indonesia.

"Politik dinasti adalah pejabat publik seperti kepala daerah yang menempatkan anggota keluarganya pada jabatan publik lainnya," kata Hatta Rajasa usai peluncuran buku cerita dongeng seri 'Hatta Bercerita' di Sawangan, Depok, Sabtu (12/10).

Hatta mencontohkan, seorang gubernur atau seorang bupati yang menjelang akhir masa jabatan pada periode kedua, kemudian menjagokan istri atau anaknya untuk meneruskan jabatannya.

Dalam politik praktis, kata Hatta, sesungguhnya sah-sah saja mengusulkan anggota keluarga sebagai penerus jabatannya, asalkan memiliki kemampuan dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Namun, jika keluarga yang dijagokan sebagai kepala daerah periode berikutnya tidak memiliki kemampuan dan melakukan cara-cara yang tidak adil, maka akan merusak tatanan demokrasi.

Hatta berkata, mengusulkan anggota keluarga pada pemilihan kepala daerah atau jabatan publik lainnya memang tidak melanggar undang-undang, tapi hendaknya diberikan kesempatan kepada figur lain yang lebih mumpuni.

"Dalam berpolitik harus demokratis dan egaliter dengan memberikan kesempatan kepada figur yang lebih banyak," katanya.

Menurut dia, para tokoh yang telah menjadi elite di daerah, sebagai warga negara yang baik, agar tidak membangun politik dinasti, tapi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tampil. Apalagi seluruh warga negara Indonesia, memiliki hak dan kesempatan yang sama, asalkan memenuhi persyaratan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika