Sabtu 19 Oct 2013 23:15 WIB

Tiga Alasan Refly Dukung Perppu MK

Rep: Ahmad Islamy Jamil/ Red: Mansyur Faqih
Refly Harun
Refly Harun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi (MK), Refly Harun menuturkan, ada tiga isi Perppu No 1/2013 yang patut diperjuangkan untuk menata kembali lembaga tersebut ke depan. Pertama, hakim konstitusi tidak boleh berasal dari partai politik. Kecuali yang bersangkutan sudah berhenti minimal selama tujuh tahun. 

Ia menilai aturan ini penting untuk mencegah konflik kepentingan parpol pada hakim-hakim MK. Selain itu, ini juga konsisten dengan regulasi yang diterapkan terhadap DKPP, KPU, dan Bawaslu, yang menyaratkan anggota mereka mesti terbebas dari parpol minimal lima tahun. 

"MK itu maqam-nya lebih tinggi dari DKPP, KPU, dan Bawaslu. Karenanya, wajar bila kualifikasi hakim konstitusi dibuat lebih ketat dari ketiga lembaga tersebut," jelasnya, Sabtu (19/10).

Kedua, ujarnya, perppu ini juga mewajibakan pembentukan tim panel ahli independen untuk menguji kelayakan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, MA, dan presiden. Penerapan mekanisme ini dianggap dapat membawa perubahan besar terhadap kualitas hakim-hakim MK di masa datang.