REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Sejumlah partai politik (parpol) di Kabupaten Indramayu mengindikasi perayaan HUT Partai Golkar diwarnai sejumlah pelanggaran. Mereka pun melaporkan hal tersebut ke panitia pengawas (panwas) setempat, Selasa (22/10).
Salah seorang pengurus PKB Kabupaten Indramayu, Solihin, menjelaskan, dalam kegiatan itu, diduga ada mobilisasi para pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, adapula mobilisasi birokrasi hingga tingkat kuwu.''Mereka mendapat instruksi untuk ikut acara itu sehingga merasa takut kalau tidak ikut,'' ujar Solihin.
Seperti diketahui, dalam rangka memperingati HUT Golkar, DPD Golkar Kabupaten Indramayu menggelar acara gerak jalan santai pada Ahad (20/10) lalu. Acara yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah itu dibuka oleh Bupati Indramayu, Anna Sophanah.
Solihin menduga, acara tersebut merupakan curi start kampanye untuk menarik simpati massa agar mendukung Partai Golkar. Padahal, saat ini belum memasuki masa kampanye.
Solihin menambahkan, keterlibatan bupati dalam acara itu mengindikasikan bahwa bupati tidak netral terhadap semua parpol. Pasalnya, jika diundang oleh parpol selain Golkar, bupati tidak hadir.
''Contohnya saat diundang dalam pelantikan pengurus PKB (Indramayu), bupati tidak hadir,'' tutur Solihin. Solihin pun menduga, acara gerak jalan santai yang diiming-imingi sejumlah hadiah itu belum memiliki izin dari Dinsos. Padahal, semua kegiatan yang berbau undian kepada masyarakat, harus disertai izin dari Dinsos.
Ketua Bapilu PAN Kabupaten Indramayu Edi Sugianto mengatakan hal senada. Dia menyatakan, dalam acara perayaan HUT Golkar, diduga ada mobilisasi PNS.''Harusnya PNS kan netral,'' tegas Edi.
Salah seorang anggota Panwas Kabupaten Indramayu Supandi menyatakan, menerima semua laporan tersebut. Pihaknya pun akan menindaklanjutinya.''Kami akan koordinasi juga dengan semua pihak, termasuk KPU Kabupaten Indramayu,'' kata Supandi.
Supandi menyebutkan, terkait dugaan mobilisasi PNS, pihaknya telah menerima laporan dari panwascam bahwa saat itu ada penggunaan fasilitas negara. Contohnya mobil dinas dan motor dinas. Sedangkan untuk mobilisasi PNS, akan ditelusuri lebih lanjut.
Sedangkan untuk masalah curi start kampanye, lanjut Supandi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika