REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat belas anggota komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral,  mengunjungi gedung Balai Kota DKI Jakarta dalam rangka kunjungan kerja (kunker), Senin (28/10).

Rombongan yang diketuai oleh Sutan Bhatoegana itu mengkritisi program Waduk Riario yang saat ini sedang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Sebelum mendatangi kantor gubernur, para anggota dewan yang berkantor di Senayan tersebut mengaku sudah lebih dulu mengunjungi Waduk Riario, Jakarta,  yang merupakan salah satu program Pemprov dalam mengurangi banjir. Dari kunjungan tersebut, mereka menemukan ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi.  

"Saya ingin tekankan hasil kunjungan ke Riario. Dalam paparan dikatakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) akan dilakukan secara paralel. Padahal harusnya tidak demikian. Amdal harus sudah ada sebelum mulai dibangun," ujar salah satu anggota komisi VII, Satya Widya Yudha, dalam forum terbuka antara DPR RI dengan Pemprov, Senin (28/10). 

Kritikan lainnya mengenai Waduk Riario juga disampaikan oleh anggota dewan lainnya, Alimin. Dia mengatakan, cita-cita Pemprov yang ingin menjadikan Riario seperti Marina Bay di Singapura akan sulit terwujud.

Sebab, kata dia, ketika di lapangan dia bertanya mengenai kapasitas pengolahan air, tidak ada petugas yang bisa menjelaskan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hal itu masih akan dikaji.

Padahal, lanjut Alimin, sumber air waduk Riario berasal dari limbah rumah tangga yang menghasilkan bau busuk. Jika teknologi water treatment-nya saja masih belum jelas, sambung dia, bagaimana bisa Riairo menyamai Marina Bay.

Ikuti Whatsapp Channel Republika