REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menilai kondisi petani Indonesia masih termarginalkan meskipun tiap tahun pemerintah mencatatkan kemajuan dalam sektor tersebut.
"Bagi PKS, sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting ekonomi bangsa. Selain itu, kaum petani bagian terbesar penduduk," kata Anis Matta dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Anis menegaskan menyelesaikan persoalan pertanian sama dengan merampungkan separuh masalah bangsa.
Dia juga menekankan persoalan kaum tani mendapat prioritas dari pemerintah untuk diselesaikan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anis saat mengunjungi Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) Kelompok Taklim Petani (KTP) di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada hari Jumat (1/11).
Anis bersama beberapa pengurus DPP PKS menemui para petani yang sedang bergotong-royong menanam jagung. Anis memasuki desa tersebut menggunakan "roda" (semacam delman) menyusuri jalan desa.
"Kegiatan seperti ini bukan hal baru. Saya lahir dan besar di lingkungan seperti ini. Saya merasa berada di rumah sendiri," ujar Anis Matta.
Anggota Gapoktan KTP Lahmuddin mengatakan bahwa masalah utama yang dirasakan petani jagung Gorontalo seputar kesulitan memperoleh pupuk.
Para petani, kata dia, berharap distribusi pupuk lancar dan merata hingga pelosok desa.
"Pupuk sering terlambat masuk ke desa ini. Pupuk datang justru saat petani sudah panen dan akibatnya hasil panen kami tidak maksimal," ungkapnya.
Menurut Lahmuddin, pupuk sering menghilang di Gorontalo ketika dibutuhkan petani disebabkan ulah pihak yang memanfaatkan subsidi.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar subsidi pupuk dihilangkan dan menjadikannya sebagai mata dagangan bebas.
"Kalau Pemerintah tidak dapat mencegah penyelewengan pupuk bersubsidi, dijadikan dagangan bebas saja," kata Lahmuddin.
Usai menerima aspirasi petani, Anis berjanji akan meneruskannya ke anggota Komisi IV Fraksi PKS di DPR RI. Anis Matta meyakinkan masalah petani Gorontalo tersebut akan ditindaklanjuti ke pemerintah dan pihak terkait lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika