REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Otoritas Hong Kong dan Pemerintah Filipina kembali mengalami ketegangan. Parlemen di wilayah khusus Cina itu mendesak pemberian sanksi ekonomi terhadap Manila menyusul tidak tuntasnya penyelidikan atas tewasnya tiga warga Hong Kong 2010 silam.
Ketua Parlemen Hong Kong, Leung Chun-ying mendesak agar otoritas pemerintahan itu mendesak Filipina meminta maaf dan melakukan penyelidikan atas insiden penyanderaan tiga tahun silam tersebut. Chun-ying meminta Filipina memenuhi tuntutan Hong Kong dalam debat di forum calon anggota parlemen, seperti dilansir Reuters, Selasa (5/11).
Meski tidak menjelaskan bentuk sanksi ekonomi yang dimaksud, pernyataan Chun-ying membuka kembali kemelut diplomatik antara Hong Kong dan Manila. Insiden penculikan disertai pembunuhan terjadi di Ibu Kota Manila pada 2010 silam.
Korban tewas adalah tiga wisatawan berkewarganegaraan Hong Kong. Kejadian tersebut berawal dari penyanderaan oleh seorang laki-laki bersenjata di Manila. Tidak ada kejelasan tentang motif penyanderaan tersebut. Namun insiden itu membawa petaka diplomatik. Para sandera tewas dengan peluru tajam oleh pelaku penculikan.
Pemerintah Filipina menyatakan insiden tersebut dilakukan oleh seorang bekas personil kepolisian. Sejak menjabat 2010, Presiden Filipina Benigno Aquino junior menolak desakan Hong Kong untuk meminta maaf. Insiden keras sempat terjadi di Forum Pertemuan Negara-negara Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali bulan lalu. Sejumlah wartawan Hong Kong diusir paksa ajudan Aquino saat menanyakan kelanjutan kasus tersebut.
Reuters mengatakan, ultimatum Hong Kong kali ini bisa jadi serius. Kerja sama ekonomi antarotoritas telah memberi kemudahan bagi Filipina menurunkan angka pengangguran. Di Hong Kong, sedikitnya tercatat 100 ribu pekerja asal Manila.
Langkah serupa pernah dilakukan oleh Otoritas Taiwan baru-baru ini. Taiwan menuntut permintaan maaf dari Aquino dan mendesak Filipina menafkahi nelayan Taiwan yang tewas setelah dituduh Manila menyeberang ke perairan Filipina. ''Saya menyatakan; jika kita tidak memperoleh kemajuan dalam satu bulan, maka Pemerintah Hongkong perlu menegaskan kembali,'' sambung Chun-ying.
Ikuti Whatsapp Channel Republika