REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan, saat ini masih terdapat 10,4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) malah sibuk melakukan sosialisasi soal DPT ke luar negeri.

"Seharusnya KPU menyelesaikan DPT bermasalah di dalam negeri. Bukan malah pergi ke luar negeri apapun alasannya," kata Arif di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Arif mengaku tidak melihat ada urgensinya KPU pergi ke luar negeri. Menurutnya, dulu KPU juga sudah jalan ke luar negeri untuk mensosialisasikan tahapan pemilu.

Persoalan DPT di luar negeri, kata Arif, terkait dengan kemungkinan orang yang tidak  terdaftar dalam DPT. Tenaga kerja di luar negeri juga banyak yang berpindah-pindah dan ilegal. 

"Untuk menyelesaikan masalah DPT luar negeri seperti ini, KPU bisa meminta bantuan Kemenlu dan Kemenkumham terkait imigrasi. KPU tidak perlu turun sendiri ke luar negeri di tengah-tengah karut marut masalah DPT di dalam negeri," ujar Arif.

KPU, terang Arif, hanya membuang uang dan waktu dengan  pergi ke luar negeri. Saat ini, waktu menjelang pemilu semakin dekat, seharusnya 10,4 juta DPT bermasalah yang segera diselesaikan.

"KPU dalam bersikap tidak  punya prioritas. Kalaupun pemilih luar negeri dikonversi menjadi  kursi,  itu hanya suara untuk  Dapil DKI 2," terang Arif.Sedangkan 10,4 juta DPT bermasalah, kata Arif, tersebar di seluruh Indonesia.  Ini merupakan masalah yang lebih penting untuk diselesaikan.

"KPU ke luar negeri pasti banyak jalan-jalannya. Selain itu  entertaint-nya juga banyak," ujar Arif. KPU diberitakan mengunjungi sejumlah kota di luar negeri untuk sosialisasi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika