REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama siang ini baru saja menghadap Wakil Presiden  Boediono.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas masalah kemacetan yang akan ditangani oleh Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek.

Ahok, begitu ia biasa disapa, mengatakan, pertemuan yang dilangsungkan di kantor wapres itu kembali membahas 17 langkah untuk mengatasi kemacetan. Selain itu, Ahok mengatakan dia juga menyampaikan harapan Pemprov agar pajak bagi kendaraan umum ditiadakan. 

"Kita akan rapat lagi dengan wapres dan menteri keuangan untuk menolkan pajak bus," kata mantan Bupati Belitung Timur ini. 

Menurut dia, teknis penghapusan pajak bagi kendaraan umum akan dibahas pada pertemuan selanjutnya pekan depan.

Dia menambahkan, pada intinya, Pemprov DKI tak masalah jika kewenangan mengatasi kemacetan kini menjadi kewenangan Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek. Sebab, kata dia, Pemprov tidak memiliki kepentingan apa pun selain menginginkan sistem transportasi yang baik. 

"Badan Otoritas itu punya kuasa untuk mengatur transportasi, menentukan layout integrasi segala macam. Kan untuk kepentingan brsama. Kita mah ngikut saja," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika