REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Real Estat Indonesia (REI) menyatakan pihak swasta lebih berperan dalam pembangunan sektor perumahan dibandingkan dengan pemerintah padahal program backlog (kekurangan rumah) dinilai masih besar di Tanah Air.
"Berdasarkan penelitian yang dilakukan orang REI, yang dikerjakan pemerintah hanya 5 persen, sedangkan 95 persen dikerjakan oleh swasta, di mana sekitar 80 persennya dilakukan oleh anggota REI," kata Ketua Umum REI Setyo Maharso dalam jumpa pers tentang Musyawarah Nasional REI 2013 di Jakarta, Rabu (20/11).
Menurut Setyo, penelitian tersebut seharusnya menjawab perdebatan yang terjadi selama ini yang menganggap bahwa REI tidak membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat karena masih terdapat persoalan di dalam sektor perumahan nasional. "Masih banyak PR (pekerjaan rumah), seperti bagaimana mengurangi backlog," ujarnya.
REI, ujar dia, telah banyak memberikan saran antara lain dengan usulan kenaikan harga rumah bersubsidi sehingga pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa terjangkau oleh beban biaya yang dikeluarkan pengembang.
Kementerian Perumahan Rakyat mendorong pencapaian target kredit pemilikan rumah (KPR) dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2013 guna membantu masyarakat mendapatkan rumah. Tahun ini KPR FLPP ditargetkan sebanyak 121 ribu rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika