REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian H. Mohammad Hatta Rajasa mengatakan pemerintah RI akan segera mengevaluasi hubungan pertahanan dengan pemerintah Australia.

"Kebijakan ini sebagai bagian dari sikap tegas Pemerintah RI dalam menghadapi kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia," katanya di sela Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Pekanbaru, Jumat (23/11).

Ketegasan Pemerintah RI itu disampaikannya berkaitan dengan kabar tentang penyadapan Australia terhadap Indonesia yang pertama kali dimuat dalam harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta dan negara-negara lain.

Stasiun pemantauan yang berada di Kepulauan Cocos itu tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Australia atau dilaporkan di media, meski beroperasi selama lebih dari dua dekade. Terakhir, dari yang dilansir media Australia, penyadapan dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009. Penyadapan juga dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri.

Menurut Hatta, kendati hubungan pertahanan dievaluasi, namun demikian hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia tetap berjalan. Akan tetapi, katanya, menambahkan pemerintah dalam waktu dekat juga akan mencari sumber-sumber impor daging sapi untuk mengalihkan impor komoditas nonmigas itu dari Australia. "Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung dengan sapi impor dari Australia," katanya.

Ia menambahkan ada-tidaknya penyadapan merupakan hal baik bagi Indonesia untuk tidak bergantung seperti misalkan daging Indonesia harus melihat negara-negara lain untuk menjadi pemasok kebutuhan Indonesia. T.F011

Ikuti Whatsapp Channel Republika