REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) dan Pemerintah Suriah menyatakan Amerika Serikat (AS) menawarkan diri untuk menghancurkan bahan berbahaya milik Suriah. AS akan membantu menghapus senjata itu di fasilitas lepas pantai mereka.
Pemerintah Suriah memang berniat memindahkan senjata itu ke kota pelabuhan mereka pada akhir 2013. Direktur Jenderal organisasi, Ahmet Uzmcu mengatakan AS akan berkontribusi membiayai, membantu secara operasional dan menghancurkan senjata itu.
Kapal milik AS kemungkinan akan memindahkan dan menghancurkan senjata itu di Laut Mediterania. Suriah berdasarkan kesepakatan harus menghancurkan senjata itu pada 31 Desember. Secara terpisah, perantara PBB dan OPCW, Sigrid Kaag menyatakan Suriah akan menyegel dan mengemas senjata itu menuju pelabuhan terbesar di negara itu.
Kemudian, kapal milik OPCW akan memindahkan senjata tersebut menuju alat angkut Laut milik AS. Ia juga menegaskan senjata tersebut takkan dihancurkan di perairan teritorial Suriah. Kaag menyampaikan dalam misi mengemas senjata membutuhkan kontribusi internasional. Khususnya peralatan khusus untuk mengemas senjata tersebut.
Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan AS dan Rusia, 14 September lalu, OPCW mendapat tugas menghancurkan senjata kimia itu. Kesepakatan ini juga membuat AS menunda serangan militer ke Suriah. Di sisi lain, Suriah mengakui memiliki senjata kimia dan berkomitmen menghancurkannya.
Sejak itu, OPCW berjuang memenuhi tenggat waktu untuk melucuti dan menghancurkan bom seberat 1.300 ton itu. OPCW juga menyampaikan telah menghancurkan fasilitas produksi senjata kimia pada Oktober 2013.Hanya saja yang sulit adalah memindahkan senjata kimia yang masih ada.
Wakil Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad mengatakan kepada televisi Al Mayadeen, Sabtu (30/11), bahwa pemerintah bersedia mengangkut senjata itu ke Latakia. Namun, pemerintah membutuhkan peralatan, seperti kendaraan lapis baja. Suriah juga membutuhkan alat pemantau serangan karena dikhawatirkan konvoi itu di serang oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika