REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Jumlah fakir miskin di Kabupaten Subang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Sosial setempat, lebih dari 103 ribu kepala keluarga (KK) masuk dalam kategori fakir miskin. Mengingat, penghasilan mereka kurang dari Rp 500 ribu per bulannya. 

Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Subang Wuryanto mengatakan, keluarga fakir miskin ini masuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Mereka tersebar di semua wilayah di Subang. Mayoritas ada di wilayah pantai utara Subang. 

"Masalah keluarga fakir miskin ini perlu penanganan," ujarnya, kepada RoL, Ahad (8/12). Akan tetapi, anggaran untuk meminimalisasi jumlah mereka sangat terbatas.

Tahun ini saja, APBD kabupaten hanya sanggup mengalokasikan anggaran Rp 60 juta untuk masalah keluarga fakir miskin tersebut. Minimnya anggaran membuat pemerintah tak mampu mengatasi masalah itu.

Namun, dengan anggaran yang terbatas dinas berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya, para keluarga fakir miskin itu diberi pembinaan atau diberi bantuan yang sifatnya stimulan.

Seperti, bantuan ternak domba bagi masyarakat di wilayah tengah dan selatan. Serta bantuan ternak bebek bagi keluarga di wilayah utara. Dengan bantuan itu, diharapkan penghasilan mereka bisa meningkat. 

Akan tetapi, karena anggarannya terbatas, maka penerima bantuan itu juga sedikit. Dengan kata lain, tak semua keluarga fakir miskin menerima bantuan stimulan itu. Melainkan, hanya sebagian kecil saja. 

Dengan demikian, lanjut dia, pemkab tetap kesulitan dalam memutus mata rantai kemiskinan yang mendera lebih dari 103 ribu KK tersebut. Upaya lainnya, yaitu pemkab menyinergiskan bantuan dari provinsi dan pusat. Salah satunya, dengan program keluarga harapan (PKH).

Tahun ini, Subang menerima alokasi PKH sebesar Rp 25 miliar. Bantuan itu, merupakan yang terbesar di Jawa Barat. Akan tetapi, bantuan tersebut hanya diperuntukan bagi 20 ribu KK miskin. Dengan begitu, masih ada 83 ribu KK lagi yang tidak kebagian bantuan.

"Karena kondisi ini, kami sangat kesulitan memutus mata rantai kemiskinan ini," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika