REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mengaku siap dipantau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahapan Pemilu 2014. Sebab, Golkar ingin mempelopori transparansi dana kampanye pesta demokrasi pada tahun depan.
"Kami enggak masalah dipantau PPATK, karena kami memang sedang mengupayakan pengelolaan keuangan yang terbaik. Tidak hanya PPATK, lembaga lain pun kalau mau memantau silahkan," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, di Jakarta, Rabu (11/12).
Menurut Idrus, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi danmenganalisis transaksi keuangan, PPATK otomatis juga mengawasi transaksi keuangan parpol. Bahkan, transaksi keuangan para caleg pun bisa diawasi PPATK. Karenanya, parpol pimpinan Aburizal Bakrie itu tidak keberatan, keuangan mereka selama Pemilu 2014 dianalisa PPATK.
DPP Partai Golkar, kata Idrus, juga telah menginstruksikan kepada semua caleg di setiap tingkatan. Untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, kemudian dilaporkan kepada partai.
Selain untuk melengkapi laporan yang akan diserahkan ke KPU, partai juga bisa mengawasi transaksi keuangan yang dilakukan caleg. Besar transaksi pun akan diupayakan Golkar sesuai dengan aturan UU Pemilu nomor 8 tahun 2012.
"Kami menekankan salah satu indikatornya adalah jangan pernah ada diantara caleg Partai Golkar yang melanggar aturan dana kampanye di UU Pemilu itu," ujar Idrus.
Sebelumnya Kepala PPATK, Muhammad Yusuf meminta agar dilakukan pembatasan transaksi uang tunai dibatasi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014. Pembatasan tersebut untuk menghindari praktik korupsi politik yang biasa terjadi pada pemilu.
Menurutnya, rancangan beleid tersebut sudah dipresentasikan kepada semua pihak terkait, termasuk pemerintah dan Bank Indonesia. Terakhir, Yusuf mengungkapkan, pemerintah lewat menteri sekretaris kabinet sudah memberi respons positif.
"Terakhir sekretaris kabinet sudah mengatakan akan memberi prioritas pada aturan ini," ujar Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika