REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan setuju jika Garis Beras Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan sebagai panduan kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Saya setuju soal rencana pengembalian hak MPR untuk menyusun GBHN, itu akan memudahkan jabatan presiden nantinya," kata Yusril di Jakarta, Jumat (13/12) sore.

Menurut dia, dengan adanya GBHN maka presiden tidak perlu membuat program baru. Karena tugas presiden kemudian hanya tinggal melaksanakan GBHN yang telah disusun oleh MPR.

"Dengan adanya GBHN jabatan presiden akan jadi sangat nyaman, itu akan sangat memudahkan tugas presiden," kata dia.

Yusril kemudian berandai-andai, jika jadi presiden dan ditanya mengenai program, maka dia akan menjawab tidak memiliki program apa pun.

"Kalau ada GBHN orang tanya ke saya, 'Pak Yusril, Anda kan mau jadi presiden, apa program Anda?'. Saya bilang, 'Lho emang presiden punya program? Kan presiden melaksanakan GBHN. Nanti fokus saya ke situ saja'," ujar dia.

Yusril menambahkan, GBHN menjadi hal yang harus dijalankan oleh presiden. Sehingga bila presiden tidak melaksanakannya maka rakyat bisa memakzulkan presiden.

"Dengan adanya GBHN tugas presiden selama lima tahun adalah merealisasikan GBHN tersebut. Namun justru kini GBHN tidak lagi diberlakukan," papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika