REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Noer Mohammad Iskandar menyesalkan komentar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menganggap kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak penting.
"Saya menyesalkan ucapan tersebut bisa terlontar dari seorang pejabat, karena Undang-Undang kita telah menetapkan bahwa agama bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini," kata Noer dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12).
Noer bahkan mempertanyakan kualitas seseorang sebagai pejabat pemerintahan apabila ia mempermasalahkan keberadaan kolom agama di dalam KTP.
"Itu kan sesuai amanat UU, maka alangkah bodohnya kalau ada pejabat yang tidak mau kolom agama dicantumkan dalam KTP," kata Noer yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta tersebut.
Karena itu, ia meminta kepada seluruh pejabat pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Selain itu, Noer juga mengimbau umat Islam di Indonesia agar berwaspada terhadap upaya-upaya yang terindikasi bertujuan mengubah negara menjadi lebih liberal.
"Umat islam juga harus menyadari betul ada upaya dari luar yang ingin menginginkan negara Indonesia menjadi liberal dan terlepas dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Noer.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok menilai keberadaan kolom agama di dalam KTP tidak terlalu penting dan tidak memberi manfaat bagi orang lain.
"Kalau menurut saya pribadi, saya tidak suka ada itu (penyantuman kolom agama di dalam KTP). Untuk apa menyantumkan agama Anda di KTP," katanya.
Ahok juga menjelaskan hanya UU di Indonesia yang mengatur tentang penyantuman agama di dalam KTP. Pun, ia menegaskan keberadaan kolom agama tidak menentukan kualitas keimanan seorang warga negara.