REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) ternyata dinilai belum mendapat perhatian dari pemerintah maupun DPR. Politikus Partai Nasdem Akbar Faisal menyoroti respon dari DPR terkait persoalan itu.

"Saya ingin mengatakan, tidak ada respon bagus dari DPR menyangkut kependudukan," ujar Akbar dalam acara Sarasehan Tokoh Politik Bangsa di Gedung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta, Jumat (20/12).

Ia mencontohkan tidak banyak anggota DPR yang mengamati pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Akbar juga menunjukkan persoalan dalam anggaran. BKKBN hanya mendapat alokasi anggaran Rp 2,8 triliun. Ia membandingkannya dengan salah satu kementerian yang mendapat alokasi dana Rp 46 triliun.

"Ini tidak fair. Pemerintah tidak fair terhadap masalah kependudukan," ujar Ketua DPP Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Nasdem itu.

Oleh sebab itu, Akbar menjanjikan, partainya akan menjadikan persoalan kependudukan sebagai salah satu prioritas. Ia mengatakan sudah memasukkan masalah kependudukan itu sebagai masukan dalam Rakernas Nasdem.

Ia mengatakan, pemerintah dan DPR memang harus peduli akan masalah kependudukan. "Apakah pemerintah itu peduli. Paham tidak masalah kependudukan," ujar dia.

Akbar mengatakan, persoalan kependudukan harus didukung dengan kebijakan. Menurut dia, kebijakan itu juga harus bisa tersalur ke bawah. Sehingga, komitmen di pusat bisa sesuai dan berjalan pada jajaran di bawah. "Bagaimana konkret kebijakan sampai bawah," katanya

Ikuti Whatsapp Channel Republika