REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 262 perusahaan di Jawa Barat mengajukan penangguhan upah minimum Kabupaten (UMK) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. "Hingga akhir Desember 2013 ini, 262 perusahaan mengajukan penangguhan UMK, namun setelah di verifikasi hanya 167 yang dianggap layak mengajukan penangguhan itu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Hening Widiatmoko di Bandung, Sabtu (28/12).

Menurut Hening, sebagian besar perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK yang akan dimulai 1 Januari 2014 itu dari sektor industri padat karya. Terbanyak dari Bekasi, Bogor, Karawang dan Bandung.

Ia menyebutkan, persyaratan utama pengajuan penangguhan UMK adalah adanya kesepakatan antara perusahaan dengan pekerjanya terkait nilai upah dan pengajuan penangguhan itu.

Hal itu, menurut dia yang menjadi terberat bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan penangguhan itu karena sebagian besar mendapat penolakan dari para pekerjanya.

Selain itu, adanya hasil audit dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan keuangan perusahaan itu mengalami penurunan. "Bila kinerja perusahaan masih positif otomatis tidak bisa mengajukan, juga persetujuan dari karyawannya," katanya. Pengajuan penangguhan UMK itu dilakukan hingga 20 Desember 2013 lalu, dan keputusan dilakukan pada 20 Januari 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika