REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Derasnya kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena berlarutnya banjir yang menimpa Jakarta dan sekitarnya direspons oleh para loyalis mantan wali kota Solo itu.

Inisiator PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) Fahmi Alhabsyi mengatakan, serangan kritik dan tekanan elit politik terhadap Jokowi seperti yang dilakukan oleh Amien Rais, Sekjen PPP Romahurmuziy, ataupun Ruhut Sitompul agar Jokowi meminta maaf atas permasalahan banjir tidaklah tepat.

"Semestinya yang harus meminta maaf para elit politik masa lalu yang mendesentralisasikan kota/kabupaten seluas-luasnya tapi tidak memagari dengan membuat TAP MPR tentang pembangunan berwawasan lingkungan," kata intelektual muda PDI Perjuangan ini.

Dia menjelaskan, banjir baru bisa selesai jika Pilpres nanti Jokowi diberikan mandat oleh rakyat menjadi Presiden 2014. Saat jadi presiden, ujarnya, Jokowi baru mampu mewujudkan dan meneruskan strategi penanggulangan banjir ibu kota yang mau tidak mau harus melibatkan kota-kota disekitar Jakarta.

Mantan caleg DPR RI 2009 iini juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat yang sudah dua periode sejak awal sibuk sendiri dan lamban memikirkan penanggulangan banjir nasional secara komprehensif.

Menurutnya, pemerintah lebih memilih mengedepankan ego sektoral para bupati/wali kota dan gubernur sekeliling ibu kota. Seharusnya, pemerintah menyusun sebuah kebijakan nasional dari hulu berupa waduk-waduk raksasa, hingga hilirnya dalam kebijakan tata ruang yang terintegrasi antar daerah melalui Keppres yang mengikat dan berkonsekuensi hukum.

"Pemimpin daerah sekitar Jakarta harus dipaksa untuk merealisasikan waduk raksasa. Ini tinggal masalah nyali saja. Ketegasan dan kemauan yang saat ini memang langka dimiliki pemimpin negeri," ujar aktivis UI 98 ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika