REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Program bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menjadi ajang korupsi oleh oknum pejabat dinas setempat hingga mencapai miliaran rupiah dan hingga kini masih terus berlangsung.

Forum Kajian Kebijakan Publik (FKKP) Pamekasan mendata, ada beberapa program bantuan yang dicanangkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat miskin, akan tetapi dalam praktinya justru menjadi ajang korupsi, sehingga program baik itu terkesan kurang optimal.

"Diantaranya bantuan beras bagi warga miskin, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan bantuan pada program keluarga harapan (PKH)," kata Direktur Forum Kajian Kebijakan Publik Pamekasan, Muid Syakrani, Kamis (23/1).

Muid menjelaskan, sebenarnya, praktik korupsi yang terjadi di Kabupaten Pamekasan itu bukan hanya pada tiga hal itu. Akan tetapi FKKP menyoroti secara khusus pada program pemberdayaan masyarakat miskin. Sebab, selain karena selama ini terkesan kurang mendapatkan perhatian aparat penegak hukum, juka karena praktik korupsi pada program ini terlalu parah.