REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menetapkan mantan kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan yunus husein menjadi anggota panel ahli.
Yunus Husein, menurut Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam anshori, akan bertugas melakukan seleksi alon hakim Mahkaah Konstitusi (MK).
"Presiden kirim Yunus Husein untuk menjadi anggota panel ahli," kata Imam Anshori, di Jakarta, Senin (3/2).
Sedangkan untuk Mahkamah Agung dan DPR, kata Imam, hingga saat ini belum mengirimkan nama yang akan menjadi anggota panel ahli.
Dia berharap MA dan DPR segera mengirimkan utusannya, agar panel ahli segera bekerja untuk melakukan seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi.
KY telah menetapkan empat anggota panel ahli empat orang anggota panel ahli dari usulan masyarakat yang akan bertugas melakukan seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi.
"Keempat anggota panel ahli tersebut adalah mantan Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki, Ahmad Syafii Maarif (tokoh masyarakat), Achmad Zen Umar Purba (akademesi) dan Todung Mulya Lubis (praktisi hukum)," kata Komisioner KY Imam Anshori Saleh (22/1).
Menurut dia, keempat anggota panel ahli ini hasil seleksi dari 16 nama usulan masyarakat yang masuk ke KY. Ke-16 itu terdiri dari unsur mantan hakim konstitusi satu orang, tokoh masyarakat empat orang, akademisi tujuh orang dan dari praktisi sebanyak empat orang.
Imam mengungkapkan pihaknya telah membuka masa penerimaan usulan calon panel ahli pada 8 hingga 21 Januari 2014.
Dengan terpilihnya empat anggota panel usulan masyarakat ini, kata Imam, tahapan selajutnya adalah pengangkatan anggota panel ahli bersama dengan calon anggota panel ahli dari Mahkamah Agung, DPR dan presiden.
Sesuai peraturan KY Nomor 9 Tahun 2013 tentang panel ahli akan ada tujuh orang yang akan duduk sebagai panel ahli yang terdiri dari satu orang usulan Mahkamah Agung (MA), satu orang usulan DPR, satu orang usulan Presiden dan empat orang usulan KY.
KY membentuk panel ahli perekrutan calon hakim konstitusi karena ada dua lowongan hakim konstitusi, yakni pengganti Akil Mochtar yang ditangkap KPK karena dugaan suap Pilkada dan Hakim Konstitusi Harjono yang akan habis masa jabatannya per Maret 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika