Senin 10 Feb 2014 06:44 WIB

PNPM di Klaten Bermasalah

Rep: Edy Setyoko/ Red: Bilal Ramadhan

Pembangunan jalan desa melalui program PNPM, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kabupaten Klaten dilanda gonjang-ganjing. Kondisi ini dipicu tindak kesewenang-wenangan OSP (Over Sige Provide) 5 Jateng dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen-Satuan Kerja (PPK-Satker) Propinsi Jateng.

Tindak kesewenang-wenangan OSP 5 Jateng dan PPK Satker Propinsi Jateng terlihat dari pemindahan tiga personil Askot (Asisten Koordinator Kota). ''Pemindahan personil terkesan mendadak dan tidak ada komunikasi sama sekali,'' kata Teguh Heru Susanto, Ketua Paguyuban Fasilitator PNPM MP Korkot Klaten, Ahad (9/2) lalu.

Menurut Teguh, Suci Wijanarko, Askot Sosial dipindah menjadi Askot Mandiri Kota Magelang, Dwi Riyanto, Askot MK (Manajemen Keuangan) dipindah menjadi Askot Kota Solo, dan Retno Widiarti, Askot MK dipindah menjadi Askot MK Kabupaten Magelang.

Pemindahan ketigas Askot tersebut, kata Teguh, ''jelas merusak tatanan dan program PNPM MK Kabupaten Klaten yang sudah disusun pada 2014 ini.

Padahal, kita butuh ketiga personil tersebut untuk mengawal semua program yang sudah kita canangkan''.

Yang membuat seluruh jajaran PNPM MP Korkot Klaten sedih, proses pemindahan personil tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Cara-cara demikian jelas tidak menciptakan iklim kondusif didaerah. Teguh juga mempertanyakan, ''kenapa pemindahan dilakukan disaat penghujung akhir tahun program PNPM berakhir. Tahun 2014 ini sudah bubar PNPM, kenapa harus mindah-mindah orang segala. Ini jelas merusak tatanan program''.

Menurut Udi Cahyo Winarno, Senior Fasilitator (SF) Kecamatan Delanggu, tujuan pemidahan tiga Askot tersebut tidak menjaga iklim kondusif da merusak tatanan program. Yang jelas, mutasi ini kontra produktif. Bagaimana mungkin, waktu kerja tinggal 10 bulan efektif dipindah tugas. Untuk adaptasi lokasi dan lingkungan kerja, dan peta wilayah saja butuh waktu lima-enam bulan.

''OSF 5 Jateng dan PPK Satker Propinsi Jateng itu arogan. Membuat kebijakan mutasi asal-asal, ngawur. Tidak didasarkan kinerja. Ternyata mereka itu buta lapangan,'' tambah Ery Karyanto, SF Klaten Utara.

Teguh, Udi, dan Ery khawatir, pemindahan tiga personil program PNPM MP Klaten 2014 bakal amburadul. Seperti, program rebug warga miskin, tajuk PNPM MP mendengar, forum kemitraan dan CSR (Coorporate Social Social responsility), BKM/LKM dan UPK Award, mandeg tengah jalan. Semua program ini masih membutuhkan kehadiran personil tersebut.

pada penghujung 2013 lalu saja, PNPM MP Korkot Klaten, sukses menggelar acara PNPM Award. Sejumlah tokoh Bupati, wakil bupati, camat, kepala desa, BKM, KLM, relawan, partisipan terhadap rakyat miskin, mendapat penghargaan. Dua pekan kemudian, menggelar 'Kenduri Budaya Rakyat'. Pentas srandul, pesta dalang bocah dan remaja, dangdut, dan ketoprak lakon Keraton Jimbung yang diperakan pelaku PNPM.