REPUBLIKA.CO.ID, KABUL- Militer Amerika Serikat (AS) mengutuk rencana pemerintah Afghanistan merilis 65 tahanan berbahayanya. AS percaya rencana tersebut akan terus menimbulkan ancaman bagi keamanan.

Para tahanan yang dimaksud merupakan bagian dari 650 tahanan di penjara Bagram di utara Kabul. Pihak berwenang Afghanistan menyatakan, akan merilis para tahanan karena tak ada bukti cukup untuk menuntur mereka.

Sementara itu, pasukan AS di Afghanistan mengatakan 65 tahanan yang akan dibebaskan itu merupakan bagian dari 88 tahanan yang dianggap berbahaya. Pemerintah membebaskan mereka dari Fasilitas Penahanan Nasional Afghanistan di Parwan.

"Pelepasan tahanan tersebut merupakan langkah kemunduran besar bagi penegakkan hukum di Afghanistan," katanya seperti dilansir Aljazirah.

Sebelumnya sejumlah tahanan yang dirilis kembali bergabung dengan pemberontak. Pembebasan tahanan berikutnya dikhawatirkan akan memungkinkan pemberontak berbahaya kembali ke kota-kota dan desa-desa di Afghanistan.

Seorang pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan para tahanan mungkin akan dibebaskan dalam beberapa hari. Namun pejabat AS berbicara pada Reuters dengan syarat anonim mengatakan, para tahanan akan segera dibebaskan.

Juru bicara Kejaksaan Agung Afghanistan Basir Azizi mengatakan, bahwa 65 tahanan yang dibebaskan terbukti tak bersalah. Ia mengatakan, pihak berwenang tengah meninjau nasib tahanan lain yang tersisa.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komite Pemerintah Afghanistan yang bertanggung jawab atas masalah tahanan, Abdul Shakoor Dadras. Pada Selasa malam Shakoor mengatakan para tahanan yang dibebaskan tak terbukti bersalah.

Presiden AS Barack Obama selama ini menekan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, untuk menandatangani perjanjian keamanan bilateral. Perjanjian itu memungkinkan sejumlah pasukan AS untuk tetap berada di Afghanistan, setelah tenggat waktu penarikan pasukan di negara tersebut.

Karzai mengindikasikan bahwa, ia tak akan menandatangani perjanjian sebelum pemilu 5 April mendatang. Pemilu nanti akan menentukan siapa pengganti Karzai, yang bisa jadi akan menyulitkan AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika