REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Pemberontak di Yaman utara dan sejumlah faksi yang menuntut otonomi selatan, menolak rencana pembagian negara ke dalam enam wilayah federasi. Para pemberontak khawatir, pembagian wilayah membuat pendistribusian kekayaan negara tak merata.

Sebuah panel yang dipimpin Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, Senin (10/2) menyetujui rencana perubahan Yaman menjadi negara federal. Dalam konstitusi baru itu, Yaman akan dibagi menjadi enam daerh federal.

"Kami telah menolaknya, karena ini membagi Yaman menjadi daerah 'miskin dan kaya'," ujar Muhammad al-Bakheiti dari kelompok pemberontak Syiah Ansarullah.

Enam daerah yang tercantum dalam rencana termasuk empat di bagian utara terdiri Azal, Saba, Janad dan Tahama. Sementara dua di selatan yakni, Aden dan Hadramaut.

Berdasarkan rencana provinsi utara Saada, yang merupakan benteng pemberontak Ansarullah menjadi bagian dari wilayah Azal. Termasuk juga wilayah Sanaa, Amran dan Dhamar, yang selama ini dikenal tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan atau akses ke laut.

Kepala Kongres Rakyat Selatan, Mohammad Ali Ahmed, mengatakan kepada AFP, mereka menolak keputusan ini karena dianggap tidak memenuhi aspirasi rakyat di selatan.

"Orang Selatan menuntut hak penentuan nasib sendiri dan mendapatkan kembali sebuah negara berdaulat," kata Ahmed, yang memimpin delegasi untuk menarik diri dari dialog nasional pada November tahun lalu.

Ia menambahkan, selama ini wilayah Saada menurutnya memiliki hubungan budaya, sosial dan geografis yang kuat dengan Hajja dan Jawf di perbatasan Yaman dengan Arab Saudi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika