Rabu 19 Feb 2014 13:10 WIB

DPR: RUU KUHAP Datangnya dari Pemerintah

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Mansyur Faqih
Almuzammil Yusuf
Foto: www.beritapks.com
Almuzammil Yusuf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzammil Yusuf membantah ada upaya penggembosan kewenangan KPK yang dilakukan lewat RUU KUHAP. "Menurut saya pandangan ini tidak masuk akal," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/2).

Menurutnya, banyak yang tidak menyadari kalau usul RUU KUHAP datang dari pemerintah. Karenanya, publik mestinya mempertanyakan dugaan penggembosan kewenangan KPK kepada pemerintah. "Persoalan pengajuan revisi itu kan datangnya dari pemerintah," ujar Muzammil.

Namun, ujarnya, RUU KUHAP tidak membahas secara khusus kewenangan penyidikan KPK. Melainkan membahas persoalan hukum secara universal di berbagai institusi penegak hukum lain. Seperti kepolisian dan kejaksaan agung. "Undang-undang itu tidak bicara tentang KPK, tapi universal," ujarnya.

Sampai saat ini, katanya, Komisi III belum membahas pasal penyidikan di RUU KUHAP. Namun, Komisi III memastikan akan melibatkan KPK dan unsur masyarakat lain dalam pemabahasan pasal penyidikan. 

"Ketika pasal itu dibahas maka KPK bisa untuk memberikan masukan, LSM juga bisa memberikan masukan," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement