REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Skandal Bank Century menjadi alat untuk mencari panggung politik menjelang Pemilu tahun ini. Proses hukum terhadap kasus ini dinilai lamban dan cenderung politis.
Pengamat Politik Heru Budianto menyatakan, skandal Century ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Proses hukum yang lamban membuat kasus ini terus dipolitisir.
Kasus Bank Century dinilainya menyedot perhatian banyak orang. "Jangan sampai pada akhirnya kasus Bank Century ini menjadi komoditas baru untuk merugikan partai tertentu," ujarnya, Sabtu (8/3).
Saat ini, kasus Century dengan terdakwa Budi Mulya terus-menerus menyebut nama Wakil Presiden Boediono. Budi menyarankan Wapres menjelaskan perannya dalam pengucuran dana talangan (bail out) Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, saat dirinya menjabat Gubernur Bank Indonesia.
Penyebutan nama Boediono sebanyak lebih dari 60 kali dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, membuat masyarakat bertanya-tanya. Apakah Boediono terlibat atau tidak. "Ini harus dijawab," kata Budi.
Menurutnya, Boediono harus menyampaikan di depan publik, apa yang kemudian bergulir. "Ini tidak cukup dengan diam. Karena dengan diam, menjadi polemik yang berkepanjangan," ujar Heru.
Menurutnya, masalah Century tidak hanya terkait masalah politik pemakzulan atau hak menyatakan pendapat DPR RI.