REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lagi-lagi marah besar. Kini giliran sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disemprot pria yang biasa disapa Ahok ini dalam sebuah rapat.

Ahok murka lantaran mengetahui pejabat DKI Jakarta mempersulit pihak swasta yang ingin menyumbang 30 unit bus ke Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta. Rapat yang digelar di lantai dua ruang Balai Kota tersebut dihadiri oleh puluhan orang.

Mulai dari pihak swasta yang akan menyumbang maupun dari jajaran Pemprov DKI, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Pajak, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Rapat tersebut semula tertutup bagi wartawan. Namun, tiba-tiba staf Ahok mempersilakan wartawan masuk untuk meliput rapat tersebut. 

"Masa orang mau nyumbang bus disuruh bayar pajak. Saya tidak habis pikir di mana logikanya. Saya marah besar sama BPKD," kata Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/3).

Ahok menduga pejabat mempersulit proses penghibahan bus supaya Dinas Perhubungan tetap bisa melakukan pembelian bus sendiri. Dengan begitu, oknum-oknum yang selama ini mendapat keuntungan dari sistem lelang tetap bisa bermain. 

"Kenapa sih lebih suka pakai bus Cina yang baru diresmikan sudah mogok. Ini bus yang mau dikasih mereknya Hino," kata Ahok lagi, masih dengan nada tinggi.

Pejabat yang dimarahi Ahok berulang kali mencoba memberi penjelasan. Namun, rupanya penjelasan mereka tidak dapat diterima Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut juga mengatakan pihak swasta yang terdiri dari Telkomsel, Ti-Phone, dan Asahimas, sudah siap menyerahkan bus sejak tahun lalu. Namun, prosesnya dipersulit. Mereka diminta membayar pajak yang tinggi, lantaran di dalam bus terdapat iklan milik mereka. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika