REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar teleconference dari Polda Jawa Tengah. Teleconference tersebut menghubungkan dua tempat lainnya yakni Wapres Boediono di Mabes Polri Jakarta dan Ketua BNPB Syamsul Maarif di Polda Riau.
Dalam sambutannya, SBY mengabsen satu persatu pejabat yang hadir dalam teleconference tersebut. "Saya ingin mengetahui siapa saja yang hadir di Riau dan di Jakarta. Dengan demikian, kita bisa pastikan forum ini adalah forum efektif untuk mengatasi masalah," katanya dari Semarang, Jumat (14/3) sore.
Ia pun meminta agar Kepala BNPB, Syamsul Maarif mengabsen satu persatu pejabat yang hadir. Di Riau hadir wakil gubernur, Danrem 031, Kapolda Riau, Kepala Kejati, Kepala Balai Besar Konservasi SDA Riau, Komandan Lanud, Kepala BMKG Riau, dan Kepala Badan LH
Begitu pula dengan wapres yang juga mengabsen jajaran pejabat negara yang hadir. Antara lain, Menko Perekonomian, Mendagri, Panglima TNI, Menhut, Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Wakapolri, BNPB, serta jajaran Polri.
Namun, ada dua pejabat tak hadir dalam teleconference tersebut. Yakni Gubernur Riau Anas Makmun yang dikabarkan mengungsi dari Riau dan Menko Kesra Agung Laksono yang berada di Jawa Tengah untuk urusan yang tak bisa ditinggalkan.
SBY langsung meninggikan nada bicaranya saat mengetahui pejabat tersebut tak hadir. "Mestinya, gubernur ada di situ. Gubernur yang melapor kepada saya. Sekaligus gubernur dengarkan perintah saya. Wakil gubernur bisa ke depan, gubernur harusnya ada di sana," katanya.
"Menko Kesra tidak kelihatan?" Tanya SBY kepada Boedino. Wapres menjelaskan telah menghubungi Menko Kesra semalam untuk hadir. Tetapi, ia berada di Jawa Tengah. Dikatakan Wapres, ada komitmen di Jawa Tengah yang tidak bisa ditinggal.
"Tapi saya sudah meminta laporan singkat. Tadi pagi ada laporan tertulis dari beliau," jelas wapres.
SBY mengatakan seharusnya krisis asap dan krisis kebakaran yang sedang terjadi menjadi prioritas. Maka, seharusnya pejabat yang memiliki otoritas untuk menangani bisa hadir dan berada di garda depan. "Seharusnya ini jadi prioritas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika