REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG --Kesadaran Badan Publik untuk terbuka dan menyampaikan informasi dapat meminimalisasi sengketa informasi. Hal ini terbukti dengan yang dialami Komisi Informasi (KI)  Provinsi Bali.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi yang sedang menghadiri undangan diskusi KI Provinsi Bali, Kamis (20/3).

"Sudah dua tahun terbentuk, KI Bali baru menerima satu sengketa informasi. Sebelum bersengketa, kebanyakan Badan Publik sudah memberikan informasi yang diminta," papar Juniardi.

KI Lampung diwakili Juniardi dan Gani Bazar, ditemui Komisioner KI Provinsi Bali, Gede Sentanu, Agus Astapa dan Legawa.

Menurutnya, kesadaran Badan Publik ini seharusnya menjadi contoh bagi Badan Publik di Lampung. Diawali dengan komitmen penuh pimpinan Badan Publik. Sebab struktur dan kultur birokrasi di Indonesia masih sangat tergantung pimpinan atau atasannya.

Dalam kesempatan tersebut, kedua KI Provinsi ini juga mendiskusikan Peraturan KI  (perki) Nomor 1 tahun 2014 tentang Informasi Pemilu. Juniardi menilai, Perki tersebut masih jauh dari sempurna dan kurang mengakomodir masukan dari provinsi.

"Perki Pemilu mengatur jangka waktu yang harus dipenuhi Badan Publik dalam menyampaikan informasi. Tapi tidak mengatur jangka waktu percepatan penyelesaian sengketa informasi. Ini namanya mengatur dapur orang lain tapi tidak mengatur dapurnya sendiri," kata Juniardi.

Ia menganggap keluarnya Perki tersebut sangat terburu-buru. Sikap terburu-buru tersebut dikhawatirkan malahan membuat aturan menjadi tidak efektif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika