REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan saat ini ada beberapa perusahaan yang telah mengajukan proposal penawaran terkait penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

"Kira-kira sudah ada tiga perusahaan yang memberikan proposal kepada saya, tapi saya lupa namanya. Ada perusahaan asing dan juga lokal. Berarti memang banyak yang tertarik dengan proyek ini," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, sebelum ERP benar-benar mulai diterapkan, sebelumnya perusahaan-perusahaan itu akan melakukan uji coba di jalan protokol Jakarta, yakni Jalan Sudirman. "Kita akan minta perusahaan itu untuk menguji sistem dan peralatan untuk ERP. Selain itu, selama masa uji coba, biaya yang digunakan adalah milik perusahaan masing-masing. Jadi, bukan kita yang membiayai," ujar Ahok.

Meskipun demikian, dia mengaku tidak dapat memastikan waktu pelaksanaan uji coba tersebut karena segala urusan terkait uji coba hingga pelaksanaan tender ERP telah diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Saat ini, sambung dia, PT Jakpro tengah menyusun persyaratan atau Terms of References (TOR) terkait penerapan sistem jalan berbayar elektronik tersebut di Jakarta.

"Bukan hanya itu, nantinya mereka (PT Jakpro) akan melihat dan mengecek langsung perangkat lunak dan keras yang akan diujicobakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut," tutur Ahok.

Beberapa perangkat yang diperlukan dalam penerapan ERP, diantaranya mesin electronic law enforcement, gerbang ERP dan alat on board unit (OBU) yang akan dipasang di setiap mobil atau motor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika