REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif menyatakan status tanggap darurat asap di Riau berakhir dan komando proses rehabilitasi dari Satuan Tugas Operasi Terpadu dikembalikan ke Gubernur Riau terhitung 4 April.
"Operasi pemeliharaan akan dipimpin oleh Gubernur RIau," kata Syamsul Maarif yang juga Komandan Satgas Operasi Terpadu di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Jumat (4/4).
Satgas melakukan upacara terakhir di Pekanbaru sebelum pemulangan 1.000 prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat Tanggap Darurat. Turut hadir dalam acara itu Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman yang langsung menerima penyerahan komando dari Satgas.
Syamsul mengatakan tugas Satgas Operasi Terpadu sesuai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menargetkan pemadaman api dan asap selama tiga pekan sejak 14 Maret, dinilai sudah berhasil dengan baik. Syamsul mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, Manggala Agni Kemenhut, Masyarakat Peduli Api, juga perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi aktif untuk menanggulangi bencana asap di Riau.
Ia berharap, untuk selanjutnya pemerintah daerah bisa menjadi yang terdepan untuk mencegah agar kebakaran dan asap tidak terulang kembali. "Kita sudah punya pengalaman bahwa kebakaran itu ulah manusia, karena itu jangan sampai terulang kembali," katanya.
Meski begitu, ia mengatakan BNPB akan tetap melakukan upaya pencegahan pada akhir bulan Mei dengan mengerahkan 2.500 pasukan gabungan TNI-Polri untuk mengantisipasi kebakaran terjadi lagi di Riau, karena pada pertengahan tahun ini diprediksi akan terjadi kemarau yang lebih kering akibat pengaruh El Nino lemah.
Meski pasukan darat sudah ditarik, ia mengatakan dua helikopter jenis Bolco BNPB, helikopter Sikorsky, Camov dan pesawat Hercules serta Cassa untuk modifikasi cuaca akan tetap dipertahankan di Riau untuk memadamkan kebakaran yang tersisa. Selain itu, pesawat pemadam kebakaran jenis BE2000 juga disiagakan untuk antisipasi kebakaran di 9 provinsi termasuk di Riau.
"Namun, komando nanti tetap di Gubernur Riau dan BNPB hanya melakukan pendampingan," ujarnya.